Oleh : Gagoek INAKER.
Ketua Dewan Pendiri
*INDONESIA BEKERJA*
Pernyataan informasi semakin mudah didapat, namun kepercayaan semakin langka diperoleh menunjuk pada paradoks modern dimana akses terhadap pengetahuan meningkat secara kuantitatif, tetapi kepastian, kredibilitas, dan serta legitimasi sosial justru semakin melemah.
Informasi pertanyaan menjawab, apa yang dikatakan sedangkan kepercayaan menuntut jawaban lebih mendalam sehingga mengapa harus dipercaya, siapa yang menyampaikannya, dengan cara apa, dan serta untuk tujuan apa ?
Dalam filsafat ilmu, ontologi membahas hakikat realitas, epistemologi membahas sumber dan validitas pengetahuan, sedangkan aksiologi membahas nilai serta tujuan kegunaannya.
Dimensi ketiga ini dapat digunakan untuk membedah paradoks tersebut secara menyeluruh.
Dalam Dimensi Ontologis.
Realitas yang terfragmentasi secara ontologis, informasi bukanlah realitas itu sendiri.
Informasi merupakan representasi, seleksi, dan serta pembingkaian atas realitas.
Sebuah berita, statistik, unggahan media sosial, atau pernyataan politik tidak menghadirkan realitas secara utuh, semuanya menghadirkan realitas melalui sudut pandang tertentu.
Diruang digital, manusia dihadapkan pada beberapa lapisan realitas.
Realitas faktual, yaitu peristiwa yang benar-benar terjadi.
Realitas informasional, yaitu peristiwa yang telah dipilih, direkam, dan dikomunikasikan.
Realitas algoritmik, yaitu informasi yang disusun berdasarkan preferensi, popularitas, dan pola perilaku pengguna.
Realitas perseptual, yaitu realitas sebagaimana disepakati oleh individu atau kelompok.
Realitas politis, yaitu kenyataan yang memperoleh pengaruh karena terus diulang, disebarkan, dan diterima masyarakat.
Akibatnya, masalah utama bukan lagi ketiadaan realitas, melainkan berlimpahnya versi mengenai realitas.
Kebenaran tidak selalu hilang karena fakta tidak tersedia, tetapi karena fakta tertutup oleh interpretasi, propaganda, manipulasi, dan gangguan informasi.
Dari kelangkaan informasi ke kelangkaan orientasi.
Pada masa lalu, permasalahan utama manusia adalah keterbatasan informasi.
Kini persoalannya berubah menjadi keterbatasan orientasi.
Manusia tidak terutama kekurangan data,namun kekurangan kemampuan untuk menentukan atas
informasi mana yang relevan, sumber mana yang dapat dipercaya,fakta mana yang memiliki hak, nilai apa yang harus digunakan untuk menilai informasi,tindakan apa yang layak dilakukan berdasarkan informasi tersebut.
Dengan demikian, kelangkaan yang sesungguhnya bukan lagi kelangkaan informasi, melainkan kelangkaan makna dan berorientasi moral.
Informasi dapat bertambah tanpa menghasilkan kebijaksanaan.
Terlebih lagi, informasi yang tidak terarah dapat memperbesar kerumitan.
Kepercayaan sebagai realitas relasional dimana kepercayaan tidak bersifat semata-mata mata individu.
Hal mana merupakan realitas relasional yang lahir dari hubungan antara subjek, sumber, institusi, dan serta komunitas.
Seseorang percaya bukan hanya karena suatu pernyataan tampak benar, namun karena terdapat persepsi mengenai integritas, kompetensi, konsistensi, dan tanggung jawab sumber tersebut berasal.
Oleh karena itu, kepercayaan memiliki dimensi ontologis karena dapat membentuk dunia sosial.
Institusi negara, universitas, media, agama, pasar, dan hukum hanya dapat berfungsi apabila terdapat tingkat kepercayaan tertentu.
Ketika kepercayaan runtuh, fakta yang benar pun dapat ditolak karena sumbernya telah kehilangan legitimasi.
Dimensi Epistemologis bahwasannya informasi tidak identik dengan pengetahuan.
Secara epistemologis, perlu dibedakan antara yang lain;
Data, yaitu rekaman atau simbol mentah.
Informasi, yaitu data yang telah diberi konteks.
Pengetahuan, yaitu informasi yang dipahami, diuji, dan dihubungkan dengan penjelasan.
Kebijaksanaan, yaitu pengetahuan yang digunakan secara tepat, etis, dan proporsional.
Paradoks muncul ketika masyarakat menganggap pengumpulan data sebagai peningkatan pengetahuan.
Banyaknya informasi tidak otomatis memperkuat kebenaran.
Pengetahuan memerlukan proses seleksi, pembuktian, koreksi, dan penalaran, sedangkan kebijaksanaan memerlukan pertimbangan nilai.
Krisis otoritas epistemik diera digital, setiap orang dapat memproduksi dan serta menyebarkan informasi.
Demokratisasi komunikasi ini memiliki manfaat besar, tetapi juga keharusan perbedaan antara
kesaksian dan opini lain,
penelitian dan spekulasi,
pengalaman pribadi dan bukti umum, popularitas dan kebenaran,
kecepatan publikasi dan verifikasi yang ketat.
Otoritas epistemik dahulu relatif merujuk pada lembaga-lembaga seperti universitas, media profesional, pemerintah, dan serta organisasi keagamaan.
Kini otoritas tersebut berkompetisi dengan influencer, akun anonim, komunitas dare, dan serta sistem algoritmik.
Akibatnya timbul pertanyaan, siapa yang benar? sering digantikan oleh siapa yang paling banyak dilihat atau dibagikan ?
Algoritma dan ilusi kepastian cenderung memprioritaskan konten yang menarik perhatian, memicu emosi, dan menghasilkan interaksi.
Konten yang sensasional sering kali lebih cepat tersebar daripada penjelasan yang hati-hati.
Hal ini menciptakan ilusi kepastian suatu informasi tampak benar karena berulang kali muncul, bukan karena telah terbukti.
Disinilah berlangsung kekeliruan epistemologis dimana
keterulangan dianggap sebagai kebenaran,
jumlah pengikut dianggap sebagai kompetensi,
kepercayaan diri dianggap sebagai bukti,
kesesuaian dengan keyakinan pribadi dianggap sebagai validitas,
viralitas dianggap sebagai legitimasi.
Padahal, kebenaran menuntut kesesuaian dengan fakta, koherensi penalaran, keterujian, dan keterbukaan terhadap koreksi.
Kajian filsafat ilmu juga menempatkanya epistemologi sebagai wilayah yang mempertanyakan sumber, proses, syarat, batas, dan serta jaminan kebenaran pengetahuan .
Mengapa kepercayaan menjadi langka ?
Kepercayaan langka karena masyarakat menghadapi tiga persoalan epistemik sekaligus, yaitu overload informasi, jumlah informasi melampaui kapasitas perhatian manusia.
Ketidakpastian sumber atas asal-usul dan serta kompetensi pembuat informasi sering tidak jelas.
Polarisasi kognitifnya orang cenderung menerima informasi yang menguatkan identitas dan serta keyakinan kelompoknya.
Kepercayaan juga menurun ketika publik mengalami berulang kali, janji yang tidak ditepati, data yang berubah tanpa penjelasan, koreksi yang tidak transparan,
konflik kepentingan,
penyalahgunaan statistik, manipulasi emosi, klaim otoritas tanpa akuntabilitas.
Dalam keadaan demikian, masyarakat bukan hanya meragukan informasi tertentu, melainkan mulai meragukan seluruh sistem pengetahuan.
Hsl inilah yang dapat disebut skeptisisme sosial, sikap curiga yang meluas dari satu sumber kepada semua sumber.
Dimensi Aksiologis dalam informasi selalu mengandung nilai.
Tidak ada informasi yang sepenuhnya bebas nilai dalam proses sosialnya.
Fakta mungkin memiliki dasar objektif, tetapi pemilihan fakta, penekanan aspek tertentu, penghilangan konteks, dan serta cara penyajiannya selalu dapat dipengaruhi kepentingan.
Aksiologi bertanya untuk tujuan apa informasi diproduksi ?
Siapa yang memperoleh manfaat?
Siapa yang dirugikan?
Apakah informasi tersebut memperluas kebebasan atau memperkuat manipulasi ?
Apakah informasi itu memanusiakan atau merendahkan manusia ?
Apakah informasi tersebut membangun keadilan atau memperbesar dominasi ?
Ilmu dan serta informasi tidak hanya memiliki kegunaan teknis, tetapi juga konsekuensi etis dan sertta sosial.
Aksiologi menilai orientasi nilai, etika, serta tujuan penggunaan pengetahuan.
Komersialisasi perhatian.
Dalam ekonomi digital, perhatian manusia menjadi komoditas. Banyak platform tidak terutama menjual informasi, melainkan menjual perhatian pengguna kepada pengiklan.
Karena itu, informasi dirancang agar diklik,
dibagikan, dikomentari,
menimbulkan kemarahan,
membangkitkan kecemasan, memperkuat keterikatan emosional.
Di sini terjadi perubahan orientasi atas informasi tidak lagi terutama dinilai berdasarkan kebenaran atau manfaat publik, melainkan berdasarkan kemampuan menghasilkan keterlibatan.
Konten yang paling menguntungkan belum tentu konten yang paling benar atau paling bermanfaat.
Etika kepercayaan
Kepercayaan memiliki dimensi moral karena selalu melibatkan harapan bahwa pihak lain tidak akan menyalahgunakan kerentanan kita.
Ketika seseorang mempercayai dokter, guru, pemimpin, peneliti, atau lembaga publik, ia menyerahkan sebagian penilaian dan kepentingannya kepada pihak tersebut.
Oleh karena itu, kepercayaan memerlukan beberapa keindahan
Integritas, yaitu kesesuaian antara ucapan dan tindakan.
Kompetensi, yaitu kemampuan nyata untuk menjalankan tanggung jawab.
Transparansi, yaitu kesediaan menjelaskan dasar keputusan.
Konsistensi, yaitu kestabilan perilaku dalam waktu.
Akuntabilitas, yaitu kesediaan menerima pemeriksaan dan koreksi.
Benevolensi, yaitu orientasi untuk tidak mengeksploitasi pihak lain.
Tanpa unsur-unsur ini, informasi mungkin tetap tersedia, tetapi tidak memperoleh legitimasi kepercayaan.
Struktur Paradoksnya
tersebut dapat dirumuskan semakin mudah informasi diproduksi dan serta disebarkan, semakin sulit memastikan asal-usul, kebenaran, konteks, dan serta tujuan penggunaannya.
Ada beberapa mekanisme yang menjelaskan hubungan tersebut antara lain;
Demokratisasi produksi informasi maka setiap orang dapat berbicara, tetapi tidak setiap orang memiliki kompetensi yang sama.
Kesetaraan hak berbicara tidak sama dengan kesetaraan validitas semua klaim.
Kecepatan mengalahkan verifikasi
Informasi pertama yang beredar sering membentuk persepsi publik, sementara klarifikasi yang datang kemudian biasanya kalah secara emosional dan jangkauan.
Kelimpahan mengurangi informasi perhatian.
Karena perhatiannya terbatas, manusia menggunakan jalan pintas mental.
Dengan menilai informasi berdasarkan sumber yang disukai, kesesuaian dengan identitas, atau jumlah orang yang mempercayainya.
Polarisasi merusak ruang bersama, kelompok sosial kehidupan dalam ekosistem informasi yang berbeda, mereka tidak hanya berbeda pendapat tentang kebijakan, tetapi juga berbeda mengenai fakta dasar.
Tanpa kesepakatan minimal mengenai kenyataan, dialog publik berubah menjadi pertarungan identitas.
Pengkhianatan institusional
masyarakat Kepercayaan tidak hanya runtuh akibat berita palsu.
Hal itu juga runtuh ketika institusi resmi terbukti berbohong, menyembunyikan informasi, menyalahgunakan kekuasaan, atau menerapkan standar ganda.
Analisis Dialektis dimana paradoks tidak berarti bahwa informasi teknologi harus ditolak.
Hal mana menunjukkan adanya dialektika antara emansipasi dan disorientasi.
Informasi yang mudah diakses dapat
memperluas pendidikan,
membongkar kekuasaan,
memperkuat partisipasi warga,
menghubungkan komunitas,
mempercepat respons terhadap krisis.
Namun, informasi yang sama dapat mempercepat dakwah,
memperluas fitnah,
menimbulkan kepanikan,
mengomersialkan kecemasan,
memperkuat fanatisme kelompok.
Dengan demikian, teknologi bukanlah aktor moral yang berdiri sendiri.
Dampaknya bergantung pada struktur kepemilikan, desain platform, literasi pengguna, kualitas institusi, serta orientasi nilai masyarakat.
Secara filosofis, masalahnya bukanlah terlalu banyak informasi, melainkan kesinambungan antara kapasitas produksi informasi dan kapasitas kebijaksanaan untuk menilainya.
Mengenai Implikasi Bagi Kehidupan Publik.
Dalam konteks politik, kepercayaan merupakan modal utama pemerintahan.
Kebijakan publik tidak cukup hanya benar secara teknokratis, kebijakan juga harus dipahami secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah dapat menyampaikan data yang benar, namun tetap tidak dipercaya apabila masyarakat merasa tidak dilibatkan, data disajikan tanpa konteks, komunikasi berubah-ubah, kebijakan menguntungkan kelompok tertentu,pejabat tidak menunjukkan keteladanan dimasyarakat, kritik dibalas dengan stigmatisasi.
Sebaliknya, pengakuan terhadap kekurangan, kesalahan, dan intimidasi justru dapat memperkuat kepercayaan.
Masyarakat umumnya tidak menuntut institusi selalu sempurna, masyarakat lebih membutuhkan institusi yang jujur, terbuka, dan mau memperbaiki diri.
Dalam dunia akademik, kepercayaan dibangun bukan melalui klaim bahwa peneliti selalu benar, tetapi melalui metodologi yang dapat diperiksa, sumber yang jelas, keterbukaan terhadap kritik, dan serta perbedaan antara temuan, interpretasi, serta opini.
Secara ontologis maka perlu membedakan realitas dari representasinya.
Tidak semua yang terlihat dilayar merupakan gambaran lengkap tentang kenyataan.
Sikap ontologis yang sehat menuntut kesadaran bahwa setiap memiliki informasi konteks, sudut pandang, dan batas.
Secara epistemologisnya
perlu membangun disiplin verifikasi yaitu
memeriksa sumber primer, membandingkan beberapa sumber independen, membedakan fakta dan interpretasi, memeriksa tanggal serta konteks, menilai kompetensi pembicara, mencari bukti yang dapat membantah klaim, menahan kesimpulan ketika bukti belum mampu.
Epistemologi yang matang tidak identik dengan sikap percaya kepada semua hal ataupun curiga kepada semua hal.
Demikian merupakan kemampuan untuk mengukur kadar kepercayaan sesuai kualitas bukti.
Secara aksiologisnya
yang terakhir bukan sekadar apakah informasi itu benar, tetapi apakah penggunaannya membawa kebaikan. Informasi yang benar sekalipun dapat digunakan secara tidak etis, misalnya untuk mempermalukan, mengeksploitasi, mengintimidasi, dan memanipulasi.
Oleh karena itu, kebebasan informasi harus disertai tanggung jawab, tanggung jawab untuk tidak menyebarkan klaim yang belum dimiliki, tanggung jawab untuk memberi konteks, tanggung jawab untuk menghormati martabat manusia, tanggung jawab untuk mengoreksi kesalahan,
tanggung jawab untuk membedakan kepentingan publik dari voyeurisme.
Sintesis Dari Informasi Menuju Kebijaksanaan.
Secara ringkas, dimensi ketiga tersebut dapat dirumuskan.
Ontologi bertanya atas realitas apa yang sedang dibicarakan?
Epistemologi bertanya bagaimana kita mengetahui bahwa informasi itu benar?
Aksiologi bertanya untuk tujuan apa pengetahuan itu digunakan?
Kepercayaan hanya dapat tumbuh jika ketiganya terhubung.
Ontologi tanpa epistemologi menghasilkan klaim tentang realitas tanpa pembuktian.
Epistemologi tanpa aksiologi dapat menghasilkan pengetahuan yang efektif namun berbahaya.
Aksiologi tanpa ontologi dan serta epistemologi dapat berubah menjadi moralitas yang tidak berpijak pada kenyataan dimana hubungan ketiganya memang dipahami sebagai fondasi yang saling melengkapi dalam filsafat ilmu.
Maka, paradoks mudahnya informasi maupun kelangkaan kepercayaan pada akhirnya adalah krisis kebenaran, hubungan, dan serta tata nilai.
Tidak cukup menjadi masyarakat yang lebih informatif, maka perlu menjadi masyarakat yang lebih mampu membedakan kebenaran dari citranya, pengetahuan dari opini, popularitas dari kebenaran, serta kebebasan berbicara dari tanggung jawab moral.
*-RAJAJOWAS,18082026-*
